Perbudakan

Nembung Cerita

Saat itu saya sedang membaca buku, rebahan di kasur, hanya pakai kolor, muka klumus karena baru bangun dari tidur. Lalu saya beranjak ke dapur dan membuat kopi susu untuk menemani saat itu.

Saya memainkan smartphone, scroll berita-berita terbaru, sambil sesekali melanjutkan bacaan. Tiba-tiba ada notifikasi dari instagram. Seseorang hendak mengirimkan sebuah pesan. Saat itu itu juga saya intip pesan itu. Mungkin terbesit di pikiran saya, bahwa itu hanya pesan ringan saja. Namun setelah saya cermati dan baca, ternyata itu konteks yang berbeda.

Dia seorang pekerja outsourcing di perusahaan sawit. Dia mengeluhkan lambannya pengangkatan menjadi karyawan tetap. Kalau tidak salah ia sudah bekerja selama lima tahun, namun statusnya masih outsourcing. Lalu saya berkata, “ Di sini [Pekalongan], malah lebih parah. Pekerja di perusahaan textile/garment, rata-rata bekerja hingga tujuh tahun, namun belum juga diangkat menjadi karyawan tetap.” Saya berbicara seperti itu sesuai dengan fakta.

Dulunya saya juga sedang training di perusahaan textile sebelum memutuskan untuk kuliah. Saya iseng bertanya kepada senior-senior yang telah bekerja lebih dari lima tahun. Status mereka masih kontrak, belum diangkat jadi karyawan tetap. Seragam mereka juga masih putih-hitam. Persis seperti karyawan baru masuk. Mereka juga belum diangkat. Katanya harus menunggu tujuh hingga delapan tahun, baru diangkat menjadi karyawan tetap.

Sedikit cerita saja. Saya waktu itu sedang dalam masa training dan memutuskan untuk resign. Bukan masalahh pengangkatan menjadi karyawan tetap yang prosesnya lama, melainkan karena kurangnya safety atau keselamatan kerja. Di perusahaan itu tidak tersedia ear plug dan masker. Padahal suara bising dari mesin tenun hingga kapas-kapas kecil yang berterbangan, sangat mengganggu saya. Jelas saya lebih sayang kepada kuping saya. Saya tidak ingin menjadi budheg. Saya juga tidak ingin pernafasan dan paru-paru saya terganggu.

Ketika saya resign, saya tegas berkata kepada trainer dan manager, bahwa saya kecewa dengan kurangnya safety di tempat itu. Tidak tersedia ear plug, masker hingga masalah nasi yang tidak layak dikonsumsi. Bukannya saya mengeluh. Nasinya akas [keras/setengah matang], lauknya mempunyai rasa yang abstrak hingga minuman yang sangat panas. Bayangkan saja. Waktu istirahat, capek, panas, penuh keringat dan harus minum air teh yang baru mendidih. Bagaimana rasanya? Tidak nyaman.

Lalu orang itu melanjutkan ceritanya. Katanya, orang cina langsung mendapatkan posisi mandor. Padahal ijazah sama-sama Sekolah Menengah Atas. Sedangkan orang lokal [selain cina], menjadi kuli, buruh atau tenaga kerja yang paling bawah hirarkinya. Ia sangat memprotes kebijakan yang berat sebelah itu. Lalu saya berkata, mungkin saja ia orang titipan atau mempunyai sanak famili yang mempunyai jabatan di sana. Atau mungkin, ia masuk ke perusahaan dengan cara suap.

Dia sendiri belum bisa membuktikan masalah orang cina tersebut. Dia juga bercerita bahwa tenaga kontrak tidak diperbolehkan untuk bergabung dengan SBSI, karena bisa mendapatkan sanksi berupa pemecatan. Dia juga berkata bahwa petinggi SBSI ada yang gila uang. Sehingga aspirasi dari buruh akan ditolak mentah-mentah.

Dari cerita itu saya mencoba untuk menyarankan kepadanya, bergabunglah dengan buruh yang lain, membentuk koalisi, membentuk solidaritas antar tenaga outsourcing. Atau setidaknya, dekati senior yang menjadi anggota SBSI, ambil informasi sebanyak mungkin.

Dia masih saja kebingunan dan sepertinya belum puas terhadap jawaban dari saya. Lha saya bisa apa? Saya saja bukan siapa-siapa, saya tidak mempunyai kekuatan atau relasi dengan orang-orang terkait. Saya cuman manusia biasa, tidak ada yang bisa saya lakukan selain memberikan saran. La wong saya saja masih kuliah, minim pengalaman.

Kalau dikata protes, ya saya protes terhadap kebijakan outsourcing. Namun bagaimana lagi, generasi yang baru lulus sekolah juga butuh lapangan pekerjaan. Perusahaan tidak akan membuka lowongan baru jika dirasa tenaga kerja masih memadai.

Dulunya saya juga tenaga outsourcing di perusahaan manufaktur selama 22 bulan. Yang bisa saya lakukan hanyalah menabung, nantinya tabungan itu bisa saya gunakan untuk keperluan setelah berakhirnya masa kontrak, yaitu kuliah. Saya juga untuk uang jajan, harus kerja di rumah makan milik ibu saya. Di sana saya nyuci piring, gelas, nyapu dan melayani konsumen. Tidak, saya tidak merasa malu dengan aktivitas cuci piring. Yang penting halal.

Walaupun orang tua saya, kakak-kakak saya punya banyak uang, saya tidak meminta uang kepada mereka. Malu! Sungguh malu. Saya sudah dewasa, bisa kerja sendiri, masa harus meminta terus? Kan malu!

Dualisme Rejeki

Pada tulisan saya yang berjudul “Nembung Cerita”, saya sudah memaparkan sedikit saja masalah tenaga outsourcing dan keberpihakan kepada etnis tertentu. Tentunya tulisan itu hanya sebagai pembuka, sekaligus merefleksi pikiran kita. Apa yang terjadi di dunia ‘perbudakan’ sangatlah ironi. Kesenjangan-kesenjangan akan semakin memburuk jika Dualisme Rejeki masih saja terjadi. Kenapa saya menggunakan kata ‘perbudakan’ sebagai pengganti ‘pekerjaan’? karena memang nyata kita semua ini [yang bekerja pada sebuah perusahaan] adalah budak. Namun saya tidak memandang ‘budak’ sebagai konotasi atau yang mempunyai esensi negatif. Budak bagi saya hanya kata yang dipakai pada jaman purba. Sedangkan pekerja, adalah kata yang dipakai pada jaman pasca purba.

Pada tulisan “Nembung Cerita” sudah saya singgung sedikit mengenai etnis cina yang mendapatkan posisi mandor. Padahal mereka sama-sama berijazah SMA, dan, non-cina telah lebih dulu bekerja di perusahaan itu.

Setahu saya, etnis cina merupakan etnis dengan rasa loyalitas dan solidaritas yang tinggi. teramat mustahil jika sesama etnis cina saling menjatuhkan satu sama lain. Nasionalisme-cina juga terbilang sangat nyata. Terlebih di Indonesia yang secara umum bukan tanah ‘asli’-nya. Sebenarnya saya rada sanksi jika harus berurusan dengan SARA. Tapi kenyataannya memang begini, terlebih jika sedang membahas masalah etnis cina.

Jauh sebelum pendudukan Portugis dan Kolonialisme lainnya, etnis cina dan orang nusantara telah menjalin bisnis perdagangan dan menjalin kerja sama satu sama lain. Orang cina terkenal dengan ketekunan, giat bekerja, mampu mencari peluang hingga ‘ketelitian’-nya dalam urusan pekerjaan. Mungkin itulah salah satu penyebab kenapa orang cina dapat dengan mudah memperoleh posisi sebagai mandor di perusahaan sawit tempat sang pencerita bekerja.

Namun seteliti apapun orang cina, tidak sepantasnya mengabaikan orang non cina. Mereka sama-sama berijazah SMA, mereka sama-sama orang yang merdeka. Mereka juga pantas bersaing satu sama lain, namun kenapa harus ada dualisme dengan memihak ke orang cina itu. Justru sikap seperti itu akan menambah persoalan baru, akan menimbulkan rasa cemburu. Terlebih, skil bekerja non cina lebih memadai ketimbang orang cina yang langsung jadi mandor.

Menurut penuturan orang tersebut, non cina justru yang mengajari pekerjaan orang cina. Saya jadi teringat pengalaman saya ketika dulu sedang bekerja di perusahaan manufaktur.

Ada seorang manager baru, ia lulusan sekolah teknik. Entah ia S1,S2, S3 atau S teh, saya tidak paham. Ketika ia sedang melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan oleh para ‘budak’, ia bertanya kepada ‘budak’ itu, “yang ini namanya apa? Ini seharusnya diapain? Bagian mana saja yang harus dikerjakan? Lalu, bagaimana caranya agar tidak cacat?.” Para budak justru yang mengajari sang manager. Namun kita paham, waktu ia sekolah dulu, tidak diajari demikian. Ia hanya diajari bagaimana caranya menjadi manager yang baik dan menguntungkan bagi perusahaan. Kita semua maklum. Karena kita hanya diajari bagaimana caranya menjadi budak yang baik, yang giat dan menguntungkan bagi perusahaan.

Namun dalam kasus di perusahaan kelapa sawit, itu sangat tidak adil. Pendidikan mereka sama-sama SMA. Kenapa harus ada yang dibedakan? Tentunya permasalahan yang semacam ini tidak hanya terjadi di perusahaan sawit saja. Jalan keluarnya-pun sungguh susah untuk dilalui. Itu disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap divisi Human Resource Development, atau memang ada oknum-oknum nakal yang bermain dengan uang. Keadaan yang miris seperti ini seharusnya bisa menjadi perhatian bagi Menteri KetenangaKerjaan atau Menteri terkait. Benalu-benalu yang justru akan menimbulkan konflik horizontal, harus segera disingkirkan. Biar bagaimana-pun juga, cina dan non cina, sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama harus diperhatikan.

Lalu masalah yang kedua yaitu mengenai tenaga outsourcing. Saya tidak akan membahas tenaga kontrak di perusahaan migas, manufaktur atau perusahaan-perusahaan besar lainnya karena nasib mereka sangat beruntung, menerima gaji yang besar, bonus dan insentif yang besar. Saya lebih tertarik membahas tenaga outsourcing yang bekerja sebagai honorer atau posisi hirarki yang paling dasar, di antaranya yaitu Cleaning Service.

Menejelang lebaran kemarin, timeline media sosial dan headline berita didomonasi oleh judul “Cleaning Service, Satpam, Honorer mendapatkan THR”. Para penjilat itu dengan riang dan tertawa memuji habis-habisan bau kentut sang majikan. Coba saya tanya, honorer yang mana? Cleaning service yang mana? Satpam yang mana?. Apakah honorer yang bekerja di instansi pemerintah saja, atau seluruh honorer? Lalu berapakah besaran THR yang mereka terima? Apakah bisa kalian memberikan bukti? Saya yakin tidak bisa.

Kita berbicara masalah fakta saja. Kembali ke tempat saya bekerja dulu. Perusahaan manufaktur itu, ketika saya bekerja di sana dulu atau mungkin hingga sekarang, sangat mengabaikan besaran THR yang diterima oleh cleaning service. Pengalaman saya dulu, menjelang hari raya, quality control maupun check men selalu berkeliling sembari membawa kardus. Tahukah apa yang ia katakan? “seikhlasnya, seikhlasnya, untuk OB, untuk cleaning service, untuk THR mereka”. Malahan saya kira para OB dan CS sudah mendapatkan THR dari perusahaan. Namun ternyata tidak.

Yang perlu digaris-bawahi, OB dan CS itu berawal dari sebuah yayasan, bukan murni hasil rekrutmen dari perusahaan. Orang yang mencari kerja lewat jalur yayasan, tentunya akan mendapatkan potongan untuk biaya atau fee bagi yayasan. Entah itu dipotong sebulan sekali, atau setahun sekali, saya tidak paham, tergantung yayasan yang bersangkutan.

Jika dikata OB, Honorer, CS, Satpam, mendapatkan THR. Itu benar, tapi bukan dari pemerintah. Malah ada honorer yang menuntut THR, justru dimaki-maki oleh sang majikan. Andaipun diberi, nominalnya sangat sedikit. Adakah keadilan bagi honorer? Adakah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia? namun ketika mereka [honorer, buruh] menuntut hak, dikata pembangkang, dikata tidak bersyukur, dikata mengganggu ketertiban dengan demo-demo. Manusia macam apa kalian?

Advertisements

Bukan Siapa-Siapa

Ada yang pernah berkata kepada saya, sekitar dua minggu yang lalu. Saya tidak ingat betul kalimat yang ia ucapkan. Tapi ada beberapa kata yang saya ingat darinya, “memangnya kamu siapa?”. Ia melontarkan kalimat tersebut kepada saya, seolah saya bukanlah siapa-siapa. Ya, memang. Saya memang bukan siapa-siapa, saya tidak mempunyai pengaruh di negeri ini. Namun jangan lupa, bahwa saya adalah seorang Warga Negara Indonesia. Keberadaan saya diakui oleh negara, dijamin oleh Undang-Undang. Walaupun saya bukan siapa-siapa, setidaknya saya memiliki sifat memberontak. Ya, memberontak kepada sistem yang menurut saya tidak adil, memberontak kepada kebijakan pemerintah yang blunder, memberontak untuk mempertahankan hak dan privasi, bahkan memberontak untuk membela mereka yang tertindas.

Walau saya tidak pandai dalam berorasi, walau saya tidak selalu beraksi. Setidaknya saya bisa menulis. Saya bisa mengutarakan segala pemikiran, memberikan sebuah solusi. Walau saya bukan siapa-siapa, walau tulisan saya belum tentu dibaca. Setidaknya saya sudah mencoba.

Berkaca pada rezim Orde Baru, pemerintah saat itu sangat takut sekali dengan tulisan. Banyak sastrawan senior yang dibungkam, yang dipenjara bahkan diintimidasi. Namun mereka tidak pernah lelah, mereka tiada hentinya menulis, mereka selalu yakin, bahwa harapan menuju ke dunia yang lebih baik, akan segera terwujud.

Setidaknya melalui tulisan, mereka bisa memberikan semangat, pengetahuan.

Tan Malaka pernah berkata, “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”. Seperti yang saya katakan di atas. Ia berkata bahwa saya bukanlah siapa-siapa. Itulah fakta yang terjadi, ketika kasta masih menjadi sebuah pembatas yang mutlak di negeri ini.

Kasta, menurut saya merupakan sebuah paradoks yang mengerikan. Selamanya kelas sosial tidak akan pernah tamat. Selamanya kesenjangan sosial tidak akan pernah tuntas, dan selamanya garis diagonal pada kurva lauren akan semakin tidak tersentuh. Jika satu sama lain terus saja merendahkan, jika satu sama lain terus saja menjauh, jika orang itu terus saja merasa jijik dengan orang yang satunya, tidak akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dewasa ini, makin banyak orang yang gampang sekali menyepelekan, bahkan memandang rendah sebuah statment yang keluar dari mulut orang lain. Mereka yang menyepelekan akan terus dan selamanya menyepelekan. Bahkan orang yang menyepelekan itu tidak sanggup untuk menelaah sebuah statment maupun pemikiran. Orang yang menyepelekan itu terus saja berkata, “memangnya kamu siapa?”. Padahal dari “bukan siapa-siapa” itu akan tercipta sudut pandang baru, akan tercipta pemahaman dari sisi yang berbeda. Apa susahnya menerima statment yang berseberangan dengan kita? Toh, kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita sepelekan.

“Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah”, Abu Hamid Al Ghazali. Sedari kecil tentunya kita telah diajarkan untuk berbuat baik kepada semua manusia, walaupun manusia itu berbuat jahat kepada kita. Lewat agama, pendidikan hingga bimbingan orang tua. Kita semua sudah diajarkan tentang “berbuat baik” kepada sesama. Bahkan di dalam norma sosial, kita juga diajarkan untuk berlaku seperti itu. Namun pada prakteknya, semakin bertambah usia, semakin bertambah pula keegoisan kita, keras kepala, susah untuk diatur. Semakin tua bukannya semakin bijak, malah semakin angkuh. Semakin tinggi ilmu bukannya semakin merendah, tapi justru semakin merendahkan orang lain. Buktinya? “memangnya kamu siapa?”. Dan parahnya, semakin banyak pula orang yang berlaku atau mempunyai sifat yang seperti itu.

“Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu”. Jenderal Soedirman, Jogjakarta, 1 Januari 1946.

“Aku dan kamu adalah manusia. Aku dan kalian adalah manusia. Aku dan kamu adalah sama. Aku dan kalian adalah sama. Jika kamu dan kalian menganggapku bukan siapa-siapa, berarti kita sama, tak ada bedanya”. Hara Nirankara. [Bukan Siapa-Siapa]

Agama Eksklusif

Dua tahun terakhir, sentimen agama di Indonesia tidak henti-hentinya mencuat. SARA, intoleransi hingga persekusi yang dilakukan oleh kelompok tertentu di dalam islam kepada agama atau pemeluk agama lain masih saja terjadi. Namun kali ini saya tidak akan membahas masalah tersebut. Saya akan sedikit mengeluarkan argumentasi saya terhadap fenomena yang kini terjadi, yaitu eksklusfvme dalam beragama.

Kelompok tertentu di dalam islam tidak henti-hentinya mencuri perhatian. Hemat saya, hal tersebut dilakukan guna mempertahankan eksistensi kelompok mereka. Hal terakhir yang masih hangat hingga hari ini, yaitu tentang taraweh akbar yang akan digelar di monas. Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno berdalih bahwa rencana taraweh akbar tersebut atas permintaan waarga DKI Jakarta. Namun menurut pandangan saya, rencana tersebut berasal dari ormas tertentu seperti FPI, bukan atas keinginan warga DKI Jakarta. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tentunya memiliki kontrak politik dengan FPI sebagai motor atas kemenangan mereka. Dan hal ini [taraweh akbar] merupakan bentuk tekanan atas kesetiaan terhadap kontrak politik tersebut.

Saya memang hanya bisa berasumsi, tapi saya berpandangan bahwa taraweh akbar nantinya akan menyedot dana APBD. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan seluruh warga Jakarta, akan berkurang akibat acara tersebut. Hemat saya, taraweh sebaiknya dilakukan di masjid, tidak perlu di monas atau di jalan. Jika mereka membandingkan ketika jaman Nabi yang sholat di jalanan, itu sangat fallacy. Jaman dulu dengan jaman sekarang tentunya berbeda. Saat ini banyak sekali masjid sehingga pembanding tersebut tidaklah relevan dengan jaman yang modern ini.

Lalu yang kedua, saya ingin menyoroti masalah pelepasan saham bir yang dimiliki oleh pemprov DKI Jakarta. Jika kalian hendak membuktikan, silahkan kunjungi laman Yahoo finance dan masukan kode saham bir tersebut. Maka kalian akan mendapatkan harga saham yang positif, yang artinya, pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan keuntungan alias deviden atas kepemilikan saham tersebut. Dengan dipertahankannya saham tersebut, makan akan menambah dana yang masuk bagi pemprov, sehingga pemprov DKI Jakarta tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN yang nantinya akan disalurkan ke APBD.

Jika Sandiaga Uno beranggapan bahwa dengan menjual saham bir maka akan ada income sebesar 1 triliun rupiah, itu benar tapi keliru. Kenapa saya bilang begitu? Penjualan saham memang bernilai 1 triliun, tapi itu income hanya sekali saja, pada saat pelepasan saham. Sedangkan jika masih dipertahankan? Setiap tahun pemprov DKI akan mendapatkan deviden, dan itu akan meningkat tiap tahunnya. Kenapa saya berkata meningkat? Karena saya mengacu pada hukum Supply and Demand.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebjakan tentang pembatasan minuman beralkohol. Hal ini akan berdampak pada Supply atau stok yang terbatas. Sedangkan Demand atau permintaan akan terus meningkat, terutama pada tempat hiburan malam. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga bir atau minuman beralkohol dan tentunya, harga saham bir milik pemprov DKI jakarta akan meningkat.

Walaupun saat ini BI telah menaikkan tingkat suku bunga yang berimbas pada penurunan harga saham terutama harga saham yang bahan bakunya berasal dari luar negeri, itu hanya sementara. Musim politik dan siklis 10 tahunan tidak akan berdampak lama. Harga-harga, harga saham, harga bahan pokok, kurs rupiah terhadap dollar, semuanya akan kembali normal. Dan ketika semuanya telah kembali normal, maka harga saham bir juga akan normal dan bergerak positif di IHSG.

Dari dua kasus tersebut saya berpandangan bahwa tekanan dari kontrak politik berperan besar dalam masalah tersebut. Seakan ingin terus menunjukkan eksistensinya, kelompok tersebut terus saja membuat berbagai statment yang kontroversial dan serat akan kepentingan politik. Hal tersebut menunjukkan dan semakin menunjukkan bahwa agama islam merupakan agama yang eksklusif di Indonesia. jika sikap egois dalam beragama masih saja terjadi, maka sentimen dalam beragama akan terus berlanjut.

Rasanya kita sudah bosan dengan kisruh dalam beragama. Sedangkan tidak bisa dipungkiri bahwa kisruh selama ini merupakan permainan dari inteligen. Jika kita semua masih saja terpancing dengan sentimen agama, maka agama selamanya akan dijadikan alat untuk meraih kepentingan. Belajarlah dari isu PKI. Di awal, kita terpancing. Namun lambat laun kita telah terbiasa sehingga isu PKI sudah tidak laku lagi. [Agama Eksklusif. By Mr.A]

Jogja Part 1

Well, saya tidak ingin berbicara panjang lebar. Saya akan langsung tuliskan intinya saja. Karena pembahasan ini akan sangat panjang, maka akan saya bahas secara bertahap dibagi menjadi beberapa part. Well, yang pertama: LAPORAN SINGKAT, RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI, DENGAN, Prof. Dr. MARIA SW SOEMARDJONO, SH.,MCL.,MPA DAN Dr. SITI ZUHRO, P.hD, KAMIS, 3 MARET 2011.

 

POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Prof. Dr. Maria SW Soemardjono, SH.,MCL.,MPA menyampaikan paparan

sebagai berikut:

 

  1. Menyampaikan makna keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan, bahwa sebelum tahun 1988, agraria/pertanahan bersifat otonom, dilaksanakan oleh Kepala Direktorat Agraria DIY (setingkat provinsi) dan bukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Agraria. Dengan Dasar hukum yakni UU No. 3/1950 yang diubah dengan UU No. 19/1950 dan peraturan-peraturan

pelaksanaannya antara lain Perda No. 5/1954 Sejak 1988 dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi, dengan Dasar hukum yakni Keppres No. 26/1988. Eksistensi tanah Kraton di samping tanah Negara dan tanah hak, dan Kesitimewaan harus ditempatkan dalam kerangka hukum pertanahan nasional.

 

  1. Permasalahan yang timbul, yakni terjadinya sikap mendua terhadap eksistensi tanah keraton, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara legal/formal dinyatakan menjadi tanah Negara, secara empiris/sosiologis eksistensinya diakui. Karenanya ke depan perlu ketegasan sikap terhadap status hukum Kraton dan tanah Kraton dalam rangka kebijakan pengaturan dan pengurusan tanah di Yogyakarta.

 

  1. Menyampaikan Eksistensi Tanah Kraton, sampai dengan terbitnya Keppres No.33/1984: hubungan hukum antara tanah keraton dengan tanahnya berawal dari Perjanjian Giyanti 1755, bahwa Tanah Kraton sebagai hak domein/milik Raja yang diperoleh sebagai pemenang dalam peperangan. Sultan dan Paku Alam mengeluarkan Rijksblad 1918 (no 16 dan 18), yang menyatakan bahwa terhadap semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak eigendom adalah tanah milik Kraton Yogyakarta/Puro Paku Alaman. Tanah tanah yang dinyatakan sebagai milik Kraton itu diserahkan kepada masyarakat dipedesaan dengan hak anganggo turun temurun, kepada kalurahan diberikan dengan hak andarbe yang dipergunakan untuk berbagai keperluan, dan kepada masyarakat di dalam Kotapraja diberikan hak andarbe melalui Rijksblad Kalsultanan No. 23 Tahun 1925 dan Rijksblad Paku Alaman No. 25 Tahun 1925. Sebagai tindak lanjut UU No. 3 Tahun 1950 yo UU No. 9 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah Perda No. 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi pertanahan setelah 24 September 1960 (terbitnya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA), bahwa secara Yuridis formal dan empiris/sosiologis terdapat beberapa hal sebagai berikut :

 

(a.) Diktum Keempat huruf A, yakni tanah Kraton menjadi tanah Negara, dan huruf B adalah Pengaturan dalam PP No. 224/1961. Dalam PP No. 224/1961, Pasal 4, bahwa disebutkan bahwa tanah swapraja atau bekas swapraja yang menurut Diktum Keempat huruf A beralih kepada negara, diberi peruntukan sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak swapraja atas tanah itu dan sebagian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan ketentuan dalam PP No. 224 Tahun

1961.

 

(b.) Secara yuridis formal/de jure, dengan berlakunya UUPA khususnya melalui Diktum Keempat huruf A, tanah Kraton sudah hapus dan beralih kepada negara. Namun kenyataan yang berlaku di DIY tidak mendukung hal tersebut. Sampai dengan saat ini, secara de facto kedudukan tanah Kraton masih diakui dan ketentuan tentang landreform belum pernah dilaksanakan terhadap tanah Kraton. Ketentuan landreform yang berlaku adalah terhadap tanah perorangan yang terkena ketentuan kelebihan batas maksimum pemilikan tanah dan tanah absentee (guntai).

 

(c.) Terdapat Sikap mendua, yakni bahwa walaupun secara formal tanah Kraton dipandang sudah menjadi tanah negara, namun terhadapnya tidak diberlakukan ketentuan tentang landreform, sedangkan pada saat yang sama ketentuan tentang landreform berlaku terhadap tanah orang perorangan.

 

(d.) Fakta bahwa secara sosiologis tanah Kraton masih diakui keberadaannya oleh masyarakat maupun oleh birokrasi juga tampak dari praktik pemberian hak atas tanah (menurut hukum pertanahan nasional) di atas tanah Kraton, yang diikuti dengan pengadministrasiannya sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan nasional, yakni bahwa keberadaan hak atas tanah itu dicatat di atas tanah Kraton.

 

(e.) Ketika di atas tanah Kraton diperlukan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan nasional yang berlaku, misalnya dalam pengadaan tanah untuk Pusdiklat Provinsi yang terletak di Gunung Sempu, Kabupaten Bantul, maka ditempuh acara pelepasan hak atas tanah oleh pihak Kraton dan ganti kerugian diserahkan kepada Kraton. Jika tanah Kraton dinyatakan sudah hapus dan menjadi tanah negara, maka tidak perlu ditempuh acara pelepasan hak dan pemberian ganti kerugian kepada pihak Kraton.

 

(f.) Fakta tersebut mengungkapkan dua hal, yakni sikap mendua terhadap keberadaan tanah Kraton; secara yuridis formal dinyatakan hapus dan menjadi tanah Negara, sedangkan secara faktual keberadaannya diakui oleh masyarakat, dan adanya penerimaan/pengakuan secara diam diam oleh birokrasi terhadap keberadaan tanah Kraton itu. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa walaupun secara yuridis formal tanah Kraton dinyatakan hapus dan menjadi tanah Negara, namun secara sosiologis keberadaannya masih diakui.

 

  1. Menyampaikan Eksistensi Tanah Kraton, setelah terbitnya Keppres No.33/1984. tidak ada perubahan dari keadaan sebelum berlakunya Keppres No.33/1984, Pemberian hak atas tanah di atas tanah Kraton tetap berlangsung, dan dicatat sebagaimana adanya yakni di atas tanah Kraton (sesuai Surat Ka. BPN No. 570.34-3493 tertanggal 21 Oktober 2003). Hal ini tidak diatur dalam hukum pertanahan nasional.

 

  1. Mengenai Penggunaan tanah Kraton (Sultanaat Grond (SAG)/ Pakualamanaat Grond (PAG)), oleh Sri Sultan, tidak boleh dilakukan perubahan (tanah Keprabon), yang dapat diubah sesuai kebutuhan (tanah dede/ bukan Keprabon), Rumah jabatan, tempat tinggal kerabat Kraton, tanah-tanah yang dikuasai atau diberikan kepada pihak ke tiga melalui perjanjian/ijin. Tanah Kraton (SG/PAG) di desa-desa (Kabupaten) seluas + 4000 Ha, sebagian digunakan masyarakat, sebagian dalam keadaan kosong.

 

  1. Eksistensi dan Status hukum tanah kraton, dan alternatif kebijakan pengaturannya di masa akan datang : (a.) Yuridis, Sosiologis, Filosofis : Yuridis, bahwa hubungan antara Kraton dengan tanah Kraton adalah hubungan kepemilikan berdasarkan Rijksblad. Sosiologis, bahwa keberadaan tanah Kraton diakui oleh masyarakat; penggunaannya melalui ijin atau perjanjian, maupun tanpa ijin atau perjanjian, yakni dengan pengakuan secara lisan. Filosofis , bahwa sebagian besar tanah Kraton digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan perorangan (tanah untuk kesejahteraan masyarakat) Pilihan status hukum Kraton dan tanah Kraton, (1.) Kraton sebagai subyek Hak Milik (HM), dasar pemikiran : hubungan antara Kraton dengan tanah Kraton adalah hubungan kepemilikan, masih terdapat masalah yakni sampai dengan saat ini Karton sebagai subyek Hak Milik tidak dimungkinkan karena menurut PP No.38/1963, Kraton tidak termasuk dalam kategori badan hukum yang dapat mempunyai HM. Solusinya yakni : (a)Analog dengan pembentukan Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang diatur dalam UU No. 9/2009, maka melalui UU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, Kraton dapat dinyatakan sebagai Badan Hukum yang bersifat keperdataan yang dapat mempunyai HM atas tanah Kraton, UU tersebut merupakan legitimasi terhadap status hukum Kraton dan tanah Kraton. (b)Kraton sebagai pemegang HM dapat memberikan HGB atau Hak Pakai di atas HM-nya kepada pihak ke tiga melalui perjanjian. Lihat PP No.40/1996 Badan Hukum ini khusus terkait dengan urusan pertanahan, (c) Memperkuat keberadaan tanah Kraton untuk kesejahteraan masyarakat, (d) Pengaturan lebih lanjut tentang hal ini, termasuk pembatasannya, dimuat dalam Perdais.

 

  1. Kraton sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL), Pengaturan dan pengurusan tanah Kraton mirip dengan isi kewenangan pemegang HPL, terdapat Masalah, bahwa Pengertian HPL, adalah hak menguasai dari Negara (HMN) yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Tanah HPL adalah bagian dari tanah (yang dikuasai oleh) Negara (menurut Boedi Harsono, HPL adalah gempilan HMN). Pemegang HPL adalah badan hukum publik/instansi Pemerintah. Maka tanah Kraton itu diposisikan sebagai tanah yang secara langsung dikuasai oleh Negara; kewenangan pelaksanaan HMN sebagian dilimpahkan kepada Kraton (Bagaimana hal ini bila dikaitkan dengan hubungan antara Kraton dengan tanah Kraton yang merupakan hubungan kepemilikan? Konstruksi hukum Kraton

sebagai pemegang HPL: tidak sesuai.

 

  1. Kraton sebagai pemegang hak ulayat : Hak atas tanah Kraton memenuhi kriteria sebagai hak ulayat (Pasal 2 ayat (2) Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 5/1999). Untuk kewenangan

Kraton dalam hubungannya dengan pihak ke tiga, Kraton dapat menyerahan penggunaan tanah Kraton pada pihak ke tiga untuk jangka waktu tertentu sesuai Pasal 4 ayat (2) Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 5/1999. terdapat Masalah, sampai dengan saat ini belum diatur tentang pemberian hak atas tanah di atas tanah hak ulayat, oleh karena itu masih diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam UU Pertanahan yang akan datang. (Catatan: penerapan konsep Kraton sebagai pemegang hak ulayat tidak menyelesaikan masalah.) (b.) Pilihan yang paling memungkinkan terhadap status hukum Kraton dan tanah

Kraton adalah Kraton sebagai Badan Hukum yang bersifat keperdataan dapat mempunyai HM. Ketentuan mengenai hal ini diakomodasi dalam RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY. (c.) Alternatif kebijakan pengaturan tentang tanah di Yogyakarta termasuk status

hukum tanah Kraton, pengaturan dan pengurusan tanah terkait dengan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan persediaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY.

Penyelenggaraan administrasi pertanahan dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang pertahanan (sampai dengan saat ini, Kanwil BPN Prov DIY). Kraton sebagai Badan Hukum (Kebudayaan) mempunyai HM atas tanah Kraton.

 

Pengaturan tentang penggunaan tanah Kraton dilakukan bersama antara pihak Kraton (Kasultanan dan Puro Paku Alaman) dengan Pemerintah Provinsi DIY. Penggunaan tanah Kraton diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tentang tanah Kraton melalui Perdais.

 

Dr. Siti Zuhro, P.hD menyampaikan paparan sebagai berikut:

 

  1. Menyampaikan masukannya, dengan judul DIY dalam Konteks NKRI, OTDA dan

Demokrasi .

 

  1. Dalam memahami dan memaknai DIY, perlu dipahami DIY dalam teks dan konteks yang utuh, baik dari perspektif Konstitusi, UU 3/1950, sejarah, maupun empirik kekinian.

 

  1. Perlu dipertegas apa makna DIY bagi Indonesia, dan sebaliknya apa makna Indonesia bagi DIY. Dan Apa yang tetap dan apa yang berubah (continuity & change) dalam konteks politik/demokrasi dan desentralisasi serta otonomi daerah dan bagaimana dampaknya terhadap DIY? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal yakni : Perlu mempertimbangkan amanat Konstitusi, Pasal 18B (1) UUD 1945.

Bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Bahwa dalam Piagam Penetapan yang diberikan Presiden Soekarno pada

tanggal 19 Agustus 1945, dengan tegas menetapkan Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurachman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Kaping IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam Ingkang Kaping VIII pada kedudukannya; bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan amanat Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 dan 30 Oktober 1945, merupakan bukti dan menjadi fakta sejarah yang menunjukkan kuatnya komitmen rakyat dan pimpinan di Yogyakarta dalam berjuang menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Bahwa keistimewaan Yogyakarta adalah sesuatu yang given dalam konteks keindonesiaan. Perlu memaknai Yogyakarta secara utuh, tidak semestinya

dipahami hanya dalam konteks warisan budaya saja, tapi juga substansi tentang simbol-simbol kehidupan termasuk tata krama, bahasa, kepemimpinan, mata pencaharian dan lain-lain.

 

Memosikan dan memerankan DIY dalam konteks kekinian, yaitu era otda dan demokrasi. Bahwa rumusan yang diajukan Pemerintah tampak kurang konsisten, setengah hati dan membingungkan, bukan hanya bagi publik di Yogyakarta tapi pembaca naskah RUU K DIY.

Bila Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam IX sungguh-sungguh dimaknai sebagai simbol budaya dalam arti antropologis (tata krama, bahasa, kepemimpinan, mata pencaharian dan lain-lain) tidak semestinya muncul terminologi gubernur utama dan wakil gubernur utama. Terminologi ini menimbulkan kerancuan dan juga resistensi daerah. Kerancuan tersebut berimplikasi negatif terhadap upaya menempatkan dan memerankan Sri

Sultan dan Sri Pakualam sesuai dengan koridor Konstitusi dan sejarah serta Indonesia kontemporer.

 

Pemerintah tampak tidak konsisten dan justru menciptakan supremasi lambang yang mereduksi demokrasi karena pembuatan Perdais harus mendapat persetujuan Gubernur Utama. RUU DIY perlu dirumuskan secara konsisten, demokratis, tidak membingungkan dan aplikatif. Jangan sampai ada standar ganda dalam perumusan RUU DIY. Untuk itu, harus ada peraturan yang jelas dan tegas yang disebutkan secara eksplisit bahwa RUU DIY memberikan kewenangan dan urusan sesuai dengan Konstitusi dan NKRI serta pendanaan dari negara. Perlu pemisahan kewenangan dan urusan DIY yang dikelola oleh Sri Sultan dan Sri Pakualam sebagai pemegangan otoritas budaya dan sejarah DIY. Dengan posisi ini, Sri Sultan tidak perlu mengikuti pemilihan gubernur. Jabatan politik diberikan kepada para calon lain atau warga negara yang mencalonkan. Membolehkan Sri Sultan mengikuti pemilihan, berkontestasi dengan calon lain dan menduduki jabatan politik hanya akan mengebawahkan

posisi dan perannya sebagai sultan. Perlu pemisahan antara istilah kepala negara dan kepala pemerintahan atau dalam konteks lokal di Indonesia, bisa disebut kepala daerah dan kepala

pemerintahan. Dengan pemilahan ini akan lebih jelas siapa melakukan apa dan siapa bertanggungjawab apa. Rumusan RUU K DIY saat ini sangat rancu dan tidak cukup tegas memisahkan kewenangan tersebut, sehingga terkesan seolah-olah Sri Sultan perlu merangkap jabatan (sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan).

 

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden memiliki kewenangan dan otoritas penuh menata daerah dan mengelolanya serta bertanggungjawab atas kemajuan dan kegagalan yang dialami daerah. Oleh karena itu, dalam konteks menata daerah-daerah, perlu mengakomodasi suara mereka dan menyesuaikan dengan perkembangan kekinian Indonesia, meskipun ini bukan berarti mereduksi kekhasan/karakteristik atau pluralitas lokal yang dimiliki daerah. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden memiliki kewenangan dan otoritas penuh menata daerah dan mengelolanya serta bertanggunjawab atas kemajuan dan kegagalan yang dialami daerah. Oleh karena itu, dalam konteks menata daerah-daerah, perlu mengakomodasi suara mereka dan menyesuaikan dengan perkembangan kekinian Indonesia, meskipun ini bukan berarti mereduksi kekhasan/karakteristik atau pluralitas lokal yang dimiliki

Daerah

 

Part kedua akan saya bahas masalah buruh..

Politik Identitas Turki

Presiden Turki, Erdogan, dengan segala kekuasaan yang ia miliki, sanggup untuk menumbangkan musuh-musuhnya. Seperti yang kita ketahui, kudeta gagal yang menuding Gullen sebagai dalang utama dari kudeta tersebut, mempunyai cerita yang lumayan rumit. Yang perlu diketahui bahwa Erdogan memanfaatkan massa dari basis Pan-Islamis untuk meraih suara. Pan-Islamis ini yang biasa menyerukan untuk kembali ke Qur’an atau yang biasa dikenal dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Sedangkan Gullen, mempunyai basis massa Islam Kultural. Yaitu Islam yang berkembang sesuai dengan kemajuan jaman, perkembangan jaman. Kelompok kultural Turki memadukan nilai-nilai Islami dengan budaya yang ada. Dengan kata lain, disebut dengan sekulerisme. Antara kelompok Pan-Islamis dan Islam Kultural, masing-masing saling berseteru. Dengan menangnya Erdogan, diharapkan dapat menambah kekuatan untuk kelompok Pan-Islamis. Namun faktanya rakyat Turki telah terbiasa dengan sekulerisme sejak jaman Kemal Attaruk, sehingga rakyat Turki menolak mentah-mentah kelompok Ikhwanul Muslimin.

Pada esai kali ini saya tidak akan berbicara banyak mengenai kelompok Pan-Islamis dan Islam Kultural. Saya ingin sedikit mengulik rezim Erdogan yang otoriter. Erdogan juga mempunyai loyalis layaknya Jokowi. Pendukung Erdogan akan memihak kepada pimpinan mereka dengan segala opini yang mereka bentuk. Sebenarnya politik pencitraan Erdogan ini juga sering kita jumpai di Indonesia pada masa pemilihan Presiden tahun 2014 di mana menyebutkan calon-calon dan partai politik yang menggunakan politik pencitraan guna meraih suara. Semisal Jokowi dengan politik pencitraannya bersama surat kabar Yogyakarta, yaitu surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Ada juga Partai Nasdem, Gerindra, yang melakukan politik pencitraan lewat media pertelevisian.

Beberapa tahun yang lalu, dunia dihebohkan dengan sikap Turki yang memblokir wikipedia. Bukan hanya wikipedia, laman kompas pada beritanya 5 November 2016 menyebutkan, pemblokiran juga terjadi kepada Facebook, Twitter, Youtube dan WhatsApp. Pemblokiran tersebut dilakukan menyusul setelah adanya penangkapan terhadap 11 orang pro Kurdi. Turkey Blocks mengatakan, pemblokiran macam ini setara dengan tindakan sensor, tujuannya adalah untuk menekan peredaran berita terkait dengan insiden politik yang pada saat itu sedang berlangsung.

Upaya pembredelan media bukan hanya sekali dua kali. Yang terbaru, 14 wartawan divonis penjara karena dituduh membantu organisasi teroris. Menanggapi vonis pengadilan, para editor harian Cumhuriyet yang bersikap kritis terhadap pemerintah Turki menyatakan, akan tetap teguh pada sikap mereka dan bersumpah bahwa jurnalisme “terhormat” yang mereka jalankan tidak akan berhenti. 14 wartawan tersebut dijatuhi hukuman antara dua setengah sampai tujuh tahun. Dalam laporan terkini yang dimuat dalam laman dw.com/id menyebutkan bahwa “Turki menyalahgunakan keadaan darurat”. Dalam laporannya, Amnesty International mengatakan, pemerintah Turki terus menyalahgunakan keadaan darurat yang sudah ditetapkan sejak 20 Juli 2016. Keadaan darurat yang dimaksud adalah ketika kudeta gagal yang dilakukan oleh militer. Sejak saat itu, lebih dari 107.000 pekerja sektor publik kehilangan pekerjaan, dan lebih dari 100.000 menjalani investigasi kriminal.

Bukan hanya itu, Turki juga menuding perusahaan Jerman mendukung gerakan teror terkait dengan kudeta gagal tersebut. Pemerintah di Ankara menuding 68 perusahaan Jerman dan Individu mendukung aksi teror di Turki. Dengan keadaan saat itu, Jerman akhirnya menerapkan Travel Warning. Kanselir Jerman, Angela Merkel juga menyatakan, penahanan warga Jerman Peter Steudtner dan sekelompok aktivis HAM di Turki “tidak dapat dibenarkan”.

Dalam sidang partainya, AKP di daerah Kahramanmaras di Anatolia, Presiden Turki memanggil seorang bocah perempuan untuk naik ke atas pannggung. Penampilan Erdogan dengan bocah berseragam militer tersebut menuai kecaman dari netizen. Dalam twitter @emilezolam menulis “negara bukan berdiri untuk membunuh anak-anak, melainkan menjamin hidup bagi mereka”. Kecaman tersebut berawal dari bocah perempuan tadi yang ketika naik ke atas panggung menggunakan seragam militer sambil menangis ketakutan, karena berfikiran akan dijadikan martir oleh Erdogan. Tuduhan “menjadikan anak-anak sebagai alat propaganda”-pun melekat pada sosok Erdogan. Sedangkan pada saat tersebut, Erdogan bertanya kepada bocah perempuan tadi, “apakah kamu ingin jadi martir?”. Kata Erdogan.

Dalam konflik di Suriah, Turki juga menjadi oposisi bagi Suriah dan Russia. Alasannya, Turki ingin melenyapkan etnis kurdi yang dianggap sebagai teroris. Alasan itulah yang akhirnya membuat Turki bergabung dengan sekutunya, Amerika dan Inggris. Kemarin-kemarin hari saya sempat mengirimkan pesan ke akun instagram milik warga Turki. Dari sana saya mencoba untuk mengorek berbagai informasi mengenai Turki dan Erdogan. Katanya Turki sebenarnya pro kepada Russia dan berniat hengkang dari NATO. Ketika saya meminta bukti sebagai validitas, ia hanya menyarankan “ketik apapun di youtube mengenai Turki, maka kamu akan melihatnya sendiri”. Well, saya merasa kasihan dengan orang yang menjadi korban politik pencitraan tersebut. Akhirnya, tanpa ada pesan yang meremehkan, saya mengakhri perbincangan tersebut. Padahal dalam hati saya ingin sekali memaki. Namun ada persamaan antara orang tersebut dengan analisa yang saya buat. Yaitu tentang penggunaan kelompok Pan-Islamis guna meraih suara.

Sejatinya, jika kita mampu untuk menganalisa, terlebih masalah tentang geopolitik luar negeri. Kita akan dengan mudah mendapati kesimpulan, bahwa apa yang terjadi di Indonesia, mempunyai pola yang sama, yaitu politik pencitraan. Pada postingan saya yang terdahulu, saya pernah menyebutkan, bahwa Jokowi meniru taktik politik milik Erdogan dan Jokowi ialah Erdogannya Indonesia. namun kesimpulan yang saya buat merupakan persepsi pribadi, tidak ada niatan untuk menggiring opini publik.

Namun dengan fakta yang ada tentang Perpu Ormas, registrasi kartu pra/pasca bayar, pemblokiran telegram hingga isu-isu pemblokiran Whatsapp hingga facebook demi terciptanya iklim politik yang kondusif menjelang pemilihan umum, membuat saya akhirnya menyimpulkan seperti itu.

Ada suatu kemiripan antara Erdogan dan Jokowi, yaitu sama-sama memiliki pendukung yang fanatik. Semua itu tercipta karena taktik politik pencitraan, terlebih ditambah dengan karakter Jokowi yang humble, merakyat, berbaur dengan rakyat. Itu nilai lebih yang membuat Jokowi sulit untuk tersaingi. Terlebih dengan berbagai terobosan, investasi, kartu sakti yang ia miliki, membuatnya berada jauh di atas lawan-lawannya. Lagi-lagi kita hanya bisa menonton pertunjukan yang ada. Akan dibawa ke mana bangsa ini, nanti akan terjawab. [Politik Identitas Turki. By Mr.A]

Negara Tertinggal

Sumber daya manusia di negara kita memang melimpah. Ada sekitar 200 juta manusia yang hidup di Indonesia. namun dengan melimpahnya sumber daya manusia, tidak membuat negara kita menjadi negara yang maju, berdikari, berdaulat. Berdasarkan World Economic Forum tahun 2017, ada 130 negara yang masuk ke dalam Global Human Capital Report 2017. Indonesia sendiri berada pada posisi 65 dari 130 negara. Peringkat tersebut diraih berdasarkan Capacity dengan nilai 69,7. Sedangkan Singapura berada di posisi 11. Kira-kira apa yang menyebabkan sumber daya manusia di Indonesia tertinggal dari Singapura, Jepang dan Korea Selatan? Itu dikarenakan pemerintah kita kurang serius dalam hal tersebut. Sumber daya manusia di negara kita harusnya dididik agar lebih kreatif, inovatif, terampil, dan profesional. Dengan upaya demikian, sedikit demi sedikit, suatu hari nanti bisa jadi posisi Singapura digantikan oleh Indonesia.

Namun jika melihat realita yang ada, susah. Sumber daya manusia di negara kita sudah terbiasa dengan pola hidup yang konsumtif, hedonis, serba instan. Hal ini tentunya diseabkan oleh efek domino dari globalisasi. Negara kita seakan belum siap untuk menghadapi kemajuan zaman, sehingga tercipta pola hidup yang tersebut. Sebagian besar dari kita lebih menyukai hal-hal yang simple, keluar uang lebih, urusan selesai [contoh]. Kemampuan sumber daya manusia di negara kita dalam mengelola kehidupan juga terbilang absurd. Banyak sekali kalangan muda yang tidak sanggup mengatur keuangan atau finansial, bahkan untuk hidupnya sendiri. Berbelanja, jalan-jalan, makan di tempat yang mewah, nongkrong di kafe-kafe agar terlihat kekinian, hitz, padahal uang pas-pasan. Sementara masih banyak hal yang lebih berguna daripada harus mengalokasikan uang untuk keperluan sesaat, jangka pendek.

Tentu pola hidup yang demikianlah yang diinginkan oleh negara-negara produsen. Mereka akan senang memasarkan barang dan jasanya ke Indonesia, bahkan mereka tidak akan sungkan untuk memberikan diskon yang besar. Jika dalam ilmu manajemen bisnis, ini dinamakan dengan Marketing Mix yang di dalamnya menganalisa masalah segmentasi pasar, salah satunya. Para produsen sudah mengancang-ancang mengenai market share mereka, targeting, dan positioning dari produk mereka. Jelas Indonesia merupakan ladang dollar bagi mereka, karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup dengan serba enak, manja, banyak mengeluh. Para produsen sudah meramalkan ‘permintaan dan penawaran’ untuk target pasar mereka dengan menggunakan metode time series.

Negara lain tengah sibuk dengan kemajuan teknologi, mengekspor produk, membuat strategi dalam perang ekonomi, menganalisa segala potensi yang ada. Sedangkan kita? Masih nyaman dengan produk impor, nyaman dengan bermain medsos, nyaman sebagai konsumen. Berapa kali perputaran uang dalam sehari di negara kita? Jika saya rumuskan dengan teori kuantitas seperti yang pernah saya singgung tempo hari, jelas nilai kurs rupiah terhadap dollar semakin melemah. Itulah salahnya kita, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Mengelola atau mengalokasikan uang untuk keperluan seadanya bukanlah pelit, tapi itu merupakan prinsip kehati-hatian. Sama halnya dengan perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi financial fraud statment. Mengalokasikan dana secukupnya, seperlunya, itu lebih baik daripada berlomba-lomba untuk menyandang status hitz, kekinian.

Coba saja lihat pola hidup anak-anak SMP dan SMA jaman sekarang. Bisa mengendarai mobil, liburan ke luar negeri, makan enak, berenang di hotel berbintang, shoping, dlsb. Padahal mereka saja masih minta uang kepada kedua orang tua, tapi gayanya selangit. Jika sumber daya manusia di negara kita sudah terbiasa dengan menghambur-hamburkan uang, selamanya sumber daya manusia di negara kita akan tertinggal. Selamanya negara kita akan menjadi konsumen, selamanya negara kita akan menjadi jongos.

Peme

rintah kita saat ini tengah sibuk menggodok pembangunan, namun lupa menggodok sumber daya manusianya. Ya, seperti yang kita saksikan sekarang. Semuanya tengah asik bercekcok ria, semuanya tengah asik dengan musim politik. Padahal bercekcok dengan pemikiran-pemikiran lebih mengasyikan. Padahal bercekcok dengan narasi-narasi sastra lebih menggairahkan. Daripada harus bercekcok dengan sesama, membuktikan sebuah eksistensi, membuktikan sebuah digdaya. Hanya untuk menang. Ya, menang dalam perang opini. Padahal mereka sendiri belum tentu mengerti apa tujuan dari perang opini. Efek yang ditimbulkan sangatlah mengerikan. Yaitu kebodohan.

rintah kita saat ini tengah sibuk menggodok pembangunan, namun lupa menggodok sumber daya manusianya. Ya, seperti yang kita saksikan sekarang. Semuanya tengah asik bercekcok ria, semuanya tengah asik dengan musim politik. Padahal bercekcok dengan pemikiran-pemikiran lebih mengasyikan. Padahal bercekcok dengan narasi-narasi sastra lebih menggairahkan. Daripada harus bercekcok dengan sesama, membuktikan sebuah eksistensi, membuktikan sebuah digdaya. Hanya untuk menang. Ya, menang dalam perang opini. Padahal mereka sendiri belum tentu mengerti apa tujuan dari perang opini. Efek yang ditimbulkan sangatlah mengerikan. Yaitu kebodohan.

PEN-DIDIK-AN

Ketika berbicara mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia, rumit. Sistem pendidikan di negara kita terkenal rumit dan semakin rumit dari tahun ke tahun. Jika dibilang bobrok, memang bobrok. Mulai dari komersialisasi pendidikan, jam belajar yang tidak efisien dan efektif, standar nilai, standard ujian, dlsb. Contoh nyata betapa bobroknya sistem pendidikan yang ada di negara kita, yaitu Sekolah Berstandar Internasional maupun Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SBI/RSBI). Standar sekolah tersebut telah dicabut karena dinilai memberatkan beban financial orang tua murid. Saya dulunya juga bersekolah di sekolah yang RSBI dan biaya pendidikannya tergolong mahal pada saat itu. Terlebih sekolah tersebut berstatus swasta, di mana iuran dari para orang tua murid menjadi salah satu faktor pendukung utama untuk peningkatan mutu sekolah.

Memang makin lama fasilitas tersebut semakin membaik. Setiap ruangan diberi AC, LED Proyektor, mic, dlsb, sehingga pembelajaran menjadi lebih simple. Saya rasa fasilitas tersebut sering dijumpai pada sekolah SBI dan SBN. Dengan adanya status SBI/RSBI, juga membawa dampak pada meningkatnya calon murid yang ingin bersekolah di sana. Dengan membaikinya sarana/pra-sarana tersebut, tentu akan diikuti dengan biaya yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Itulah yang menjadi masalah. Tiap orang tua tidak mempunyai rejeki yang sama, namun mempunyai keinginan yang sama. Yaitu mensekolahkan anaknya ke sekolah yang bermutu. Sebenarnya pihak sekolah juga selalu memberikan keringanan. Siapa saja yang memang keadaan ekonominya pas-pasan, bisa mengajukan permohonan keringanan.

Namun saya tidak akan terlalu mengomentari tentang sistemnya. Saya lebih tertarik untuk memberikan solusi atau masukan, agar dunia pendidikan di negara kita semakin baik.

Pertama, masalah jam pembelajaran. Menurut saya, akan lebih efisien dan efektif jika jam pembelajaran tetap 8 jam per hari, namun dengan memfokuskan mata pelajaran. Misalkan hari senin, selama 4 jam para siswa mendapatkan mapel tentang agama. 4 jam selanjutnya berganti menjadi mapel bahasa inggris. Hari selasa, semisal selama 8 jam berfokus ke mapel matematika. Hari rabu berfokus ke mapel sains. Hari kamis berfokus ke mapel Bahasa Indonesia. kenapa ada hari yang hanya diisi oleh 1 mapel saja? Karena biar para murid fokus. Matematika, sanis, Bahasa Indonesia, merupakan mata pelajaran yang terbilang sulit. Maka dari itu, harus ada satu hari, satu mata pelajaran. Pelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi harus lebih diprioritaskan. Karena selain sulit, mata pelajaran tersebut juga mempunyai cabang teori yang banyak. Sedangkan mata pelajaran yang tidak terlalu penting, lebih baik ditiadakan karena itu membuat tidak efisien dan efektif. Bayangkan saja, dari seluruh mata pelajaran yang ada, hanya beberapa yang masuk ke dalam mapel yang diujian nasionalkan.

Malahan kalau bisa, ada satu hari khusus untuk menggali skill dari para murid, minat belajar dari para murid, dlsb. Dengan opsi yang saya buat, saya rasa tidak perlu lagi wacana full day school.

Lalu yang kedua masalah PR. Saya rasa PR tidak terlalu penting. Segala pembelajaran tentang mapel terkait bisa diselesaikan di sekolah, tentunya dengan opsi jam pembelajaran seperti di atas. Dengan begitu, para guru dengan leluasa bisa menjelaskan secara detail. Latihan soal juga bisa dikerjakan di dalam kelas. Lalu ketika latihan soal sudah dikerjakan, dibahas-lah oleh guru yang bersangkutan pada waktu itu juga. Sehingga semuanya paham, semuanya mengerti. Daripada memberi PR? Belum tentu semua murid mengerjakannya.

Yang ketiga, pakai metode pembelajaran yang interaktif. Semisal ketika sedang berlangsung suatu mapel, guru menyajikan pembelajaran dengan cara yang baru, yang lebih simple. Entah itu sesi tanya jawab, kuis, dlsb. Para guru juga jangan sungkan untuk memberikan imbalan nilai. Barang siapa yang mampu mengerjakan soal latihan tersebut, maka akan diberi nilai lebih. Lalu yang jadi pertanyaan, “bagaimana jika yang mampu menjawab soal adalah murid yang itu-itu saja?”. Seorang guru haruslah memaksa. Guru harus menunjuk murid yang lain. Jika murid yang lain tersebut berkata, “tidak bisa Pak/Bu, belum selesai Pak/Bu”. Paksa saja untuk mengerjakan di depan kelas. Tentunya dengan bimbingan dari guru yang bersangkutan. Diajarin, didektekan, dibimbing sehingga setiap step yang harus diselesaikan, dapat dikerjakan dengan benar.

Yang keempat, buatlah sesi diskusi. Misal para murid diperkanankan untuk mengeluarkan keluh kesahnya tentang mapel terkait, metode seperti apa yang diinginkan oleh para murid, dlsb. Kalau bisa sekalian ada sesi story telling di mana para murid bebas mengutarakan pemikirannya, masalah yang sedang ia hadapi, dll. Dengan membiasakan berdiskusi, akan menambah daya pikir murid. Semisal guru mengajukan pertanyaan tentang bab 1, “silahkan cari kesalahan yang ada pada silde pertama”, misal. Dari situ para murid akan membaca kalimat yang ada di slide, mencari kesalahannya, berfikir, menganalisa. Saya rasa itu akan lebih seru daripada harus langsung memberikan latihan soal berupa hitungan. Karena kebanyakan dari murid, akan pesimis ketika melihat bentuk soal yang rumit, terlebih jika masalah perhitungan.

Yang kelima, buatlah suasanan pembelajaran yang senyaman mungkin. Mungkin banyak para guru killer, tapi tidak perlu ‘killer’ ketika sedang jam pembelajaran. Ekspresi muka santai, tersenyum, aktif berkomunikasi, aktif memberikan penjelasan. Jika memang killer, silahkan tunjukan ke-killer-an tersebut ketika sedang mengawasi ujian semester. Ketika jam pembelajaran biasa, tidak perlu. Karena kebanyakan murid akan lebih mudah ilfil kepada guru yang bermuka jutek. Imbasnya? Para murid merasa tidak nyaman, sehingga mereka akan susah menerima materi pembelajaran.

Ketika saya sedang membantu menyelesaikan PR milik keponakan saya, saya sembari memutar lagu, untuk mencairkan suasana. Karena suasana yang nyaman, rileks, santai, akan menambah mood belajar. [Pen-didik-an. By Mr.A]

Kolonialisme Lokal

“engkau mesti sadar, sebaik-baik mengikis kolonialisme dalam apa bentuk jua. Bukan dengan menunjukan kesalahan musuh, tapi dengan kekuatan menolaknya”. Abu Yazid Abidin dalam Mata Di Jendela.

Meminjam kalimat dari beliau, masyarakat Indonesia saat ini sedang terkotak-kotak. Bukan oleh kolonialisme asing, melainkan kolonialisme lokal. Mungkin konteks yang akan saya bahas di sini berbeda dengan konteks yang dimaksud oleh Abu Yazid. Namun sama konteksnya, tentang kolonialisme, namun dalam cakupan penduduk lokal. Pengertian kolonilaisme secara umum yaitu di mana suatu negara menjajah negara lain namun masih berhubungan dengan negara asal tersebut. Nah sedangkan kolonialisme lokal yang saya maksud ialah di mana suatu kelompok menjajah atau menguasai [bukan SDA kelompok lain. Red] kelompok lain dan memaksakan paham dari kelompok tersebut agar diterima oleh kelompok lain.

Sebenarnya saya rada sanksi jika menyebut kelompok tersebut dengan sebutan wahabi. Karena teman saya juga wahabi, namun tidak suka mengkafirkan, tidak suka membid’ahkan. Bahkan teman saya hidup di lingkungan NU, sekolah di sekolah NU dan mendapatkan rejeki dari orang yang tidak sealiran dengannya. Saya lebih suka menyebut kelompok yang suka mengkafirkan itu dengan sebutan wahaboy. Lalu, kolonialisme apa saja yang dipaksakan oleh wahaboy tersebut? Saya ingin sedikit mengutarakan apa yang mengganjal di pikiran saya.

Yang pertama yaitu masalah “janggut”. Kita semua tahu bahwa janggut mereka panjang, tebal, lebat layaknya hutan belantara. Saya sendiri rada parno jika melihat orang yang mempunyai janggut seperti itu. Mereka beranggapan bahwa memanjangkan janggut merupakan sunnah dari Rasulullah. Padahal setahu saya, Rasul hanya menyuruh umatnya [laki-laki] untuk memelihara janggut. Memanjangkan janggut dan memelihara janggut tentunya mempunyai makna yang berbeda. Memanjangkan janggut berarti membiarkan janggut tersebut tumbuh memanjang. Sedangkan memelihara, berarti merawat. Merapihkan janggut, memotong janggut agar tidak terlalu panjang, membersihkannya setiap saat. Itu yang dinamakan dengan ‘merawat’. Sama halnya dengan kita memotong kuku, membersihkan kotoran yang kuku. Bukan malah memanjangkan kuku, membiarkan kuku kita kotor. Sama halnya dengan rambut. Memangkasnya, menyisir, memakai shampoo. Bukan malah membeiarkan rambut kita tidak terawat, panjang dan lebat. Saya rasa pemaknaan ‘memanjangkan’ dan ‘memelihara’ sudah sangat jelas saya paparkan.

Lalu yang kedua masalah cadar dan niqab. Saya sudah sering sekali menyinggung masalah cadar dan niqab. Itu merupakan budaya yang ada di timur tengah. Para perempuan memakai cadar dan niqab untuk menghindari debu padang pasir, polusi udara yang disebabkan oleh cuaca yang sangat terik. Itu bukan ajaran islam, itu budaya timur tengah. Seperti halnya blankon, peci, sarung. Apakah orang timur tengah juga memakai peci? Sarung? Tidak. Namun ketika saya berkata bahwa cadar dan niqab merupakan budaya timur tengah, mereka semua tersinggung, kelonjotan. Padahal orang yahudi juga memakai hijab, kristen ortodoks juga memakai hijab. Sedangkan menurut saya, hijab digunakan oleh kaum perempuan di timur tengah untuk melindungi kulit kepala. Saya ingin bertanya, ketika kalian berada di wilayah yang sangat terik, sangat panas tanpa menggunakan pelindung kepala, pasti kulit kepala kalian akan merasa gatal, right? Sama halnya dengan hijab. Hijab untuk melindungi kulit kepala dari terik matahari di timur tengah. Sedangkan kaum pria di timur tengah memakai penutup kelapa juga. Saya tidak tahu namanya, penutup kepala yang juga dipakai oleh ikon mi instan merek sarimi. Pria dari kaum yahudi, kristen ortodoks, juga memakai pentup kepala yang sama. Sekali lagi, cadar, niqab, hijab, penutup kepala untuk pria, itu semua budaya timur tengah. Jika islam menyuruh umatnya untuk menggunakan segala pelindung tersebut, bagus. Itu artinya islam sangat sayang kepada umatnya. Namun jangan paksakan pelindung tersebut di Indonesia, karena cuaca di negara kita tidak sepanas cuaca di timur tengah ketika siang hari.

Lalu ketika wanita Indonesia [muslimah] hendak mengenakan hijab, apakah dilarang? Tidak. Sama sekali tidak dilarang. Namun jangan dipaksakan. Itu hak masing-masing individu. Namun perkara niqab dan cadar, saya mempunyai persepsi lain. Niqab maupun cadar bisa digunakan oleh penjahat untuk menyamar dan jika hal tersebut terjadi, tentu yang akan dirugikan secara khusus ialah umat islam.

Sebenarnya wahaboy ini merupakan produk impor dari Arab Saudi, namun saya menyebutnya dengan ‘kolonialisme lokal’ karena banyak sekali orang lokal yang sudah masuk ke dalam sekte tersebut dan menyebarkannya.

Menurut saya kolonialisme wahaboy merupakan penjajahan gaya baru. Bayangkan saja jika sekte wahaboy berhasil menguasai pemerintahan, merombak segala hukum yang ada, memaksakan budaya dari timur tengah agar masyarakat Indonesia mengikutinya. Ini merupakan bentuk penjajahan. Dan kita harus melawannya mengingat rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama. [Kolonialisme Lokal. By Mr.A]

Setan Tanah, dalam Kebakaran Hutan

Nestapa Kebakaran Hutan. By Mr.A

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia hingga saat ini masih memberikan momok yang menakutkan bagi kita semua. Polusi udara yang tercemar akibat dari kebakaran hutan-pun sampai ke Malaysia dan Singapura. Seperti yang termuat dalam CNN Indonesia, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, luas area kebakaran huan dan lahan (karhutla) yang terjadi tahun 2015 sudah setara dengan 32 kali wilayah Provinsi DKI Jakarta atau empat kali Pulau Bali. Pernyataan tersebut ia dasarkan pada data Terra Modis per 20 Oktober lalu. Total hutan dan lahan yang terbakar sudah sebesar 2.089.911 hektare. Sutopo memaparkan, luas area tersebut sebenarnya belum setara dengan sebaran karhutla tahun 1997. Meski demikian, karhutla tahun ini lebih parah dibandingkan bencana 18 tahun silam tersebut.

Berbagai spekulasi-pun muncul terhadap peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di negara ini. Mulai dari cuaca ekstrim hingga desas-desus perluasan area perkebunan kelapa sawit. Sementara faktor penyebab kebakaran hutan berasal dari manusia dan alam. Jika dilihat berdasarkan faktor alam, fenomena El Nino sering menjadi penyebab kebakaran hutan. Bukan hanya di Indonesia. di Amerika, Australia, Spanyol dan beberapa negara eropa lain-pun ikut merasakan dampak dari fenomena El Nino. GAPKI melalui situsnya memaparkan penyebab dari kebakaran hutan dan menolak mentah-mentah tuduhan bahwa perkebunan menjadi faktor utama penyebabnya. Data yang dikutip oleh GAPKI pada 2015 menyebutkan bahwa rata-rata luas lahan atau hutan yang terbakar selama periode waktu 2010 hingga 2014 di Amerika seluas 469,291 hektar, Portugal seluas 97,964 hektar, Spanyol seluas 97,752 hektar, Perancis seluas 7,880 hektar, Australia seluas 233,229 hektar, dan Indonesia seluas 12,478 hektar.

Data-data tersebut yang dijadikan acuan untuk menepis kabar miring, bahwa perkebunan kelapa sawit-lah yang menyebabkan kebakaran hutan.

Sementara Sri Mulyani dalam acara peluncuran buku Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Sawit, pada Mei 2017 mengingatkan bahwa industri kelapa sawit masih disorot dunia lantaran berbagai persepsi negatif. Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodisel berbasis kelapa sawit. Sebab, perkebunan kelapa sawit dinilai menciptakan deforestasi hingga pelanggaran hak asasi manusia. Teranyar, kabar yang dimuat dalam dw.com/id menyebutkan bahwa Indonesia telah memenangkan gugatan tersebut dan dapat melanjutkan ekspornya [biodisel] ke negara-negara di benua Eropa.

Tidak bisa dipungkiri bahwa industri kelapa sawit menyumbang devisa yang lumayan fantastis kepada negara. Yaitu sekitar 200 triliun rupiah. Dengan sumbangan devisa yang lumayan besar, Indonesia harus mempertahankan posisi sebagai pemasok biodisel ke negara lain. Hal ini tentunya juga dimanfaatkan oleh pihak asing. Namun di sinilah letak kejahatan tersebut [baca, pelanggaran HAM). Banyak pengusaha lokal maupun interlokal yang bersikap acuh tak acuh demi terciptanya pundi-pundi dollar.

Faktor lain yang menyebabkan kebakaran hutan, yaitu manusia. Pembakaran hutan yang dilakukan oleh Korindo (perusahaan korea selatan) dan Sampoerna Argo terbukti di pengadilan. Keduanya didenda masing-masing 1,07 triliun rupiah dan 33 miliyar rupaih (seingat saya). Kedua perusahaan tersebut terbukti membakar hutan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan pohon-pohon kelapa sawit yang telah tua juga ikut dibakar, nantinya akan ditanami tunas sawit yang baru.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, Sutopo Purwo Nugroho geram dengan temuan tunas baru tersebut. Menurut dia, hutan dan lahan itu sengaja dibakar oleh perusahaan kelapa sawit. Sutopo pada 2015 juga mengunggah temuannya tersebut pada akun twitternya, “lahan bekas kebakaran di Nyaru Menteng Palangkaraya sudah ditanami kelapa sawit. Habis bakar, terbitlah sawit”. Tulis Sutopo di akun twitternya.

Penelitian Herry Purnomo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB yang juga ilmuwan dari Center for International Forestry Research, seperti yang saya kutip pada laman mongabay.com , menjawab fenomena ini. Dari penelitian Herry, terungkap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian banyak, ternyata menguntungkan pihak-pihak tertentu. Membuka lahan dengan membakar hutan menjadi pilihan favorit, kata Herry, karena murah dan cepat. Dia menjabarkan penyebab dorongan kuat pembakaran lahan terjadi, “ada rante ekonomi kebakaran hutan”. Dari temuan lapangan, harga lahan satu hektar, kalau belum dibakar senilai Rp. 1,5 juta. Harga lahan tebas dan tebang Rp. 8,650 juta. “anggota kelompok tani menebas. Ada surat keterangan dari kepala desa”. Ya, ada oknum kepala desa dalam kasus pembakaran hutan tersebut. Para oknum ini akan bekerja sama dengan setan tanah maupun korporasi dari lokal dan interlokal. “jadi, lahan yang dibakar meningkatkan harga. Yang paling untung elit lokal, bisa pegawai pemerintah, dosen, tokoh masyarakat, anggota polisi, DPRD”. Katanya.

Masalah kebakaran hutan merupakan masalah yang ditimbulkan dan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Saya rasa, jika selalu menyalahkan pemerintah pusat, itu sama saja dengan memancing di air keruh. Fakta-fakta yang ada, penyebab kebakaran hutan, merupakan permainan dari setan tanah, kepala desa/daerah, korporasi nakal. Sedangkan pemerintah pusat tiap tahunnya harus bersinergi dengan semua kalangan guna menuntaskan kebakaran hutan. Setan tanah atau mafia inilah yang harus dibasmi karena merugikan kita semua.

Saya sendiri sempat berdiskusi dengan dosen saya. Saya mengajukan pertanyaan, “bagaiamana pandangan dalam aspek AMDAL dan Lingkungan dalam menyoroti kasus pembakaran hutan yang nantinya akan dijadikan perkebunan sawit?”. Menurut beliau, dampak lingkungan yang disebabkan seperti asap, polusi udara, dampak sosial, dlsb, jika dilihat dari kacamata Studi Kelayakan Bisnis, maka itu dikatakan TIDAK LAYAK. Namun negara ini masih setia dengan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh Orde Baru. Kepentingan, urusan politik, menjadi faktor kenapa masalah kebakaran hutan hingga saat ini belum juga menemui titik final. Mereka yang mempunyai kepentingan, yang sudah memberikan dananya kepada oknum-oknum terkait, tentunya tidak ingin rugi. Bisnis mereka harus tetap jalan, kepentingan mereka harus tetap tercapai.

Dalam hal ini, kita semua harus ikut andil. Kita semua juga harus menjaga, melindungi dan mengawasi hutan kita. Masyarakat Pecinta Api (MPA) tidak sanggup jika harus bekerja sendiri. Harus ada campur tangan dari semua kalangan untuk menyelesaikan persoalan kebakaran hutan. Negara kita merupakan negara pengekspor olahan sawit dan turuannya, pengekspor yang besar. Dengan nilai ekspor yang fantastis, tentu akan berdampak baik pada cadangan devisa kita.

Negara-negara lain tengah berupaya menjegal langkah Indonesia dalam mengekspor kelapa sawit, biodisel. Setan tanah lokal dan interlokal tengah berupaya untuk membuka lahan baru bagi bisnis mereka. Jika negara kita terbuka kepada investor tapi tidak melakukan pengawasan. Negara kita akan menjadi bulan-bulanan oleh negara lain. TNI, Polisi, MPA, dan berbagai elemen yang lain, tidak lelah dalam melakukan pengawasan. Tentunya kita harus mengapresiasi usaha mereka dalam meminimalkan potensi kebakaran hutan.

Dampak dari kebakaran hutan, tidak hanya dirasakan oleh manusia. Hewan-hewan, tumbuhan, lahan pertanian yang lain juga terkena imbasnya. Ini tentunya akan menyebabkan kerugian yang semakin besar. Alokasi APBN juga harus menambahkan transfer dananya untuk elemen maupun organisasi pelindung hutan agar mereka tidak keberatan dalam masalah dana. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini, hemat saya, adalah saling sinergi. Bahu-membahu adalah jalan satu-satunya, daripada harus menggelontorkan dana untuk pemeblian alat pendeteksi kebekaran hutan atau yang lainnya. Karena faktanya, kebakaran hutan masih saja terus terjadi walau teknologi dalam mengatasi kebakaran hutan kian membaik.

IDE-A-LISME

Jiwa muda memang jiwa yang membara, semangatnya berapi-api tiada terkira. Apalagi untuk kalangan mahasiswa, penuh dengan gelora. Ya, memang nyatanya seperti itu. Saya sendiri pun sempat mengalaminya. Dengan semangat juang, idealisme. Namun saya sadar, idealisme bisa dibeli. Pemikiran-pemikiran yang kritis dari para mahasiswa juga bisa dibeli. Itulah yang disebut dengan agent of change. Mereka yang duduk di pemerintahan akan melirik para mahasiswa, mendalami kekritisannya, dan kemudian mempelajarinya. Akhirnya para idealis akan dijinakkan. Dan mereka akan bungkam jika sudah berurusan dengan uang dan kepentingan.

Lalu bagaimana para idealis ini dibeli? Yaitu dengan menawarkannya ke partai politik. “ayooo gabung ke partai kami wahai para anak muda, kita bangun negara ini bersama-sama, kalau bukan kalian siapa lagi, kalau tidak sekarang, kapan lagi, bla bla bla bla”. Mereka yang berjiwa muda, memiliki semangat untuk merubah keadaan negara kita agar menjadi lebih baik lagi, pasti akan tertarik. Kebanyakan dari mereka mmemang seperti itu. Akan merasa lebih hebat jika sudah masuk ke dalam partai politik. Merasa superior, merasa sebagai orang yang berpengaruh. Namun semua itu hanya semu. Mimpi buruk yang tidak berkesudahan.

Ketika mereka telah masuk ke partai politik, bergabung, membentuk koalisi dan sialnya kolaisi mereka kalah sehingga mereka berada di bawah bayang-bayang koalisi saingan, mereka akan menjadi oposisi dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, akan mereka kritisi, mereka bercuap atas nama rakyat, atas kepentingan rakyat. Padahal semua itu hanya sebuah dalih, karena yang dibutuhkan oleh oposisi adalah ‘sebuah kesalahan’ yang diambil oleh pemerintah. Mereka menggunakan itu semua untuk menyerang pemerintah. Sekecil apapun celahnya, akan mereka masuki, demi yang katanya berjuang bersama rakyat.

Namun akan berbeda jika koalisi mereka memuncaki parlemen, koalisi mereka menguasai pemerintahan. Kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat kecil dan digemborkan oleh oposisi, akan mereka babat habis. Mereka akan membela koalisi mereka dengan argumen seadanya. Mereka akan membela kebijakan yang menyusahkan tersebut dengan dalih ‘demi kebaikan rakyat’. Semua itu lumrah terjadi, dan sungguh membuat saya merasa jijik.

Para idealis yang dulu berjuang mengatasnamakan rakyat, sekarang malah melukai hati rakyat. Ya, plin plan! Setidaknya dalam perpolitikan memang harus plin plan. Idealisme mereka telah terbeli, kekritisan mereka telah terbeli, semangat mereka telah terbeli, dan mereka harus membayar dengan kesetiaan, walau itu berlawanan dengan hati nuraninya. Fakta? Tidak usah beralibi untuk pembelaan. Nyatanya kalian sudah tidak lagi se-idealis dulu ketika belum bergabung dengan partai politik.

“sejak jaman nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Bahkan pertama-tama mereka membuang diri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau samudera masih membawa padanya sisa-sisa kekuasaan sesamanya. Dan selama masih ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik”. Setidaknya perkataan Pramoedya Ananta Toer memang benar adanya. Idealis akan terkoyak, terombang-ambing karena perpolitikan. Ketika mereka kalah dalam ajang pemilihan umum, mereka membentuk oposisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Bagus, itu hal yang bagus. Tapi ketika mereka memenangkan pemilihan umum, mereka membela koalisinya, menyerang yang mengkritisi. Lucu memang, tapi inilah faktanya.

“ini politik, buyung. Naskah dapat ditulis, tapi segala sesuatu bisa berubah di lapangan. Detik-detik terakhirlah yang paling menentukan. Kita mesti cepat bergerak kalau ingin masih naik kereta itu”. Kata Hendri Teja dalam novelnya. Fakta? Semua akan hilang ketika tengah berhadapan dengan kepentingan. Tidak peduli seberapa besar ide-ide mu, tidak peduli seberapa besar idealis-mu, tidak peduli setajam apa kritikanmu. Jika sudah menyangkut kepentingan, kamu bisa apa? Inilah perpolitikan, menolak atau ditenggelamkan.

Dulu ada yang sempat menawarkan kepada saya untuk bergabung dengan partai politik. Bahkan ada yang menawarkan kepada saya untuk membuat partai politik. Buat apa? Singa yang gagah tapi dirantai apa guna? Saya tidak tertarik untuk bergabung dengan partai politik, saya tidak menginginkan apa yang ada di baliknya. Bagi saya partai politik dapat membeli pemikiran saya, dapat memerintah saya, dapat menekan saya, dan saya tidak menyukainya. Saya paling tidak suka didekte, tidak suka dibatasi. Untuk apa berpura-pura atas nama rakyat dan yang ada hanya nama dan kepentingan partai? Saya tidak ingin mempunyai pengaruh, saya tidak ingin diperhatikan, saya tidak ingin dianggap hebat.

Jadilah kalangan profesional yang tidak tunduk kepada kepentingan. Jadilah profesional yang melawan para mafia. Jadilah profesional yang “benar-benar profesional”. Karena itu lebih mulia daripada bersandiwara di balik jubah partai politik.

Negara ini butuh lebih banyak kalangan profesional daripada kader politik yang mengincar kursi di senayan. [Ide-a-lisme. By Mr.A]